Sangha Mahayana Indonesia Tuntut DIRJEN BUDDHA Keluarkan Jawaban Resmi terkait Tanda Daftar Lembaga Sangha Mahayana Indonesia yang keliru

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, 04 September 2021 ; jwgroup – jurnalwicaksana.com :

Mahabhiksu Gunabhadra selaku Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia yang sudah beberapa kali melakukan Mediasi dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia – Caliadi ,SH.,MH.

Satu persoalan yang mencuat di internal Lembaga Agama Buddha di Indonesia yakni, munculnya Tanda Daftar Lembaga yang menuliskan Nama ketua Umum, bukan nama Ketua Umum yang sudah mendapat Pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut, Suhu Gunabhadra menyatakan bahwa dirinya sudah cukup lama bersabar dan mengikuti semua arahan yang sudah disampaikan oleh Pak Caliadi selaku Dirjen, ” Saya mengikuti apa yang menjadi saran dari Dirjen agar “cooling-down” terkait permasalahan ini. namun setelah sekian lama kami menunggu – sampai saat ini belum ada Bukti Surat Pencabutan atas Surat yang pernah di keluarkan oleh Dirjen terhadapĀ  Lembaga Sangha Mahayana Indonesia ” tegas Gunabhadra.

Sabtu, 04 September 2021 di bilangan Jakarta Barat – redaksi jwgroup media menyambangi sekretariat Sangha Mahayana Indonesia sesuai undangan dari Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia – Mahabhiksu Gunabhadra Sthavira, S.Ag.,BA.,S.Sn,.M.Sn.

Bhiksu Agama Buddha aliran Mahayana yang sudah lebih dari 30 tahun menjadi Bhiksu itu, saat ini tercatat sebagai KETUA UMUM Sangha Mahayana Indonesia yang merupakan Lembaga Resmi Berbadan Hukum dan memiliki Ijin AHU dan Hak Merek dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada sekira akhir tahun 2020 yang lalu muncul sebuah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari di terbitkannya Tanda Daftar Lembaga oleh Direktur Jenderal Bimas Buddha yang menuliskan nama Ketua Umum yang bukan nama Bhiksu Gunabhadra. sehingga muncul komplain serta pernyataan keberatan dari Keluarga Besar Lembaga Sangha Mahayana Indonesia yang sudah mengantongi Ijin AHU dan Ijin Hak Merek dari Kemenkumham RI.

Saya akan meminta Surat Resmi sebagai sikap resmi dari Dirjen, agar dapat di jadikan dasar guna kepentingan rekonsiliasi , dan jika Tanda Daftar yang sudah diterbitkan oleh Dirjen Bimas Buddha tidak segera di Cabut – maka kami bersama Tim Penasehat Hukum DPP-SMI akan melakukan Gugatan PTUN atas Tanda Daftar tersebut, sekaligus menuntut Dirjen Bimas Buddha Mundur dari Jabatannya, karena sudah melakukan pendzaliman terhadap Lembaga Keagamaan Buddha yang menaungi Umat Buddha Mahayan di Indonesia.

 

(ANR-red-jw001)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *