Astra Group (diduga) Lakukan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat di Kabuyu

  • Whatsapp

Maraknya Kriminalisasi Anak Perusahaan Astra Group Terhadap Masyarakat Adat di Kabuyu

Pasangkayu, Sulbar , jwgroupnews ;–Pada Rabu, 9 Maret 2022, Polsek Pasangkayu, Sulawesi Barat menangkap lima orang petani yang tergabung dalam perjuangan masyarakat adat Kaili Tado di Dusun Kabuyu, Desa Mertasari, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kelima petani tersebut sebelumnya dilaporkan oleh sopir truk PT Mamuang, Andi Alamsyah, dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mengeluarkan surat panggilan kedua kepada lima petani, di mana panggilan polisi pertama tidak diterima oleh petani.

Kelima petani tersebut dicegat dalam perjalanannya untuk mendapatkan bantuan hukum, setelah berhasil diberhentikan oleh polisi, mereka dibawa ke Polsek Pasangkayu pada pukul 10.00 WITA dengan alasan akan dilakukan proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh pihak kepolisian atas laporan tindakan mengancam yang dilaporkan sebelumnya.

Kelima petani tersebut adalah Agus (laki-laki, 66 tahun), Suarka (laki-laki, 66 tahun), Lodra (laki-laki, 58 tahun), Halima (perempuan, 55 tahun) dan Dedi (laki-laki, 30 tahun). Setelah melalui proses BAP yang panjang, tiga dari lima orang yang semula menjadi saksi kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dedi, Agus, dan Suarka.

Sejak masuknya PT Mamuang di wilayah mereka pada tahun 1991, kehidupan masyarakat di Dusun Kabuyu telah mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, masyarakat di Dusun Kabuyu mengelola tanah nenek moyang mereka untuk lahan pertanian produktif. Masyarakat menanam padi, jagung, kakao, kelapa dan berbagai jenis tanaman lainnya untuk menunjang penghidupan mereka. Namun, sejak PT Mamuang datang ke wilayah mereka, masyarakat hanya diperbolehkan mengelola lahan sempit di bantaran sungai Pasangkayu. Mereka kehilangan areal pengelolaannya karena diambil alih oleh PT Mamuang. Sejak awal perusahaan beroperasi, PT Mamuang telah menanam di luar HGU mereka. Hal ini dibuktikan dengan perkebunan kelapa sawit yang ditanam di sepanjang DAS Pasangkayu dengan jarak kurang dari 50 meter dari tepi sungai. PT Mamuang terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur bahwa perusahaan kelapa sawit tidak boleh menanam di dalam garis sempadan, yaitu 50 meter dari tepi sungai.

PT Mamuang yang merupakan anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, perusahaan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, memiliki daftar panjang kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat petani. Menurut catatan WALHI, sejak 2017 PT Mamuang mengkriminalisasi 7 petani yang sudah lama tinggal di dalam areal perkebunan, memperebutkan tempat tinggal karena disita oleh PT Mamuang. Dalam upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Mamuang, dilaporkan bahwa masyarakat adat Kaili Tado berjuang untuk mendapatkan tempat tinggalnya di tengah gempuran investasi kelapa sawit oleh PT Mamuang. Sejak PT Mamuang masuk ke wilayah masyarakat pada tahun 1991, PT Mamuang telah menanam 100 hektar di luar HGU mereka, yang merupakan tanah adat masyarakat Kaili Tado. Selama hampir 32 tahun, total 107 rumah tangga (KK) di Kabuyu hidup di tengah krisis ruang hidup yang terbatas, terpinggirkan oleh investasi kelapa sawit PT Mamuang. Mereka tinggal dan bertani di bantaran sungai Pasangkayu dan menjadi “tanggul hidup” perkebunan PT Mamuang. Perampasan ruang hidup masyarakat adat merupakan pola awal dari rusaknya kontrol investasi, memanfaatkan akses informasi yang terbatas dan keadaan miskin menutup hak-hak sipil untuk mengakui entitas warga, yang menjadi terbukanya ASTRA Investment untuk merampas tanah masyarakat sejak tahun 1991.

Perlawanan masyarakat di Dusun Kabuyu untuk merebut kembali lahan mereka dimulai pada tahun 2003, ketika masyarakat menyadari bahwa PT Mamuang telah menanam di luar HGU mereka, seperti kelapa sawit yang terletak di sepanjang DAS Pasangkayu yang berjarak kurang dari 50 meter dari tepi sungai. Sejak saat itu, masyarakat Kaili Tado perlahan-lahan menempati lahan sawit yang ditanam PT Mamuang dan mengelola lahan di sekitar kawasan mereka. Perlawanan juga disampaikan dengan mengambil tindakan/aksi terhadap perusahaan dan pemerintah daerah untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Pada tahun 2006, perusahaan kemudian mengerahkan sejumlah polisi dan preman perusahaan (centeng) untuk menindas dan mengintimidasi masyarakat agar membungkam perlawanan mereka yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Pada awal Januari 2022, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Pengusahaan Kawasan Hutan, meskipun konsesi PT Mamuang tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang izin hutannya dicabut meski bermasalah, masyarakat adat Kaili Tado menganggap momen tersebut untuk melakukan reklamasi kembali lahannya. Setelah keluarnya SK tersebut, mereka kembali menempati areal lain yang sebelumnya ditanami oleh PT Mamuang yang diyakini sebagai tanah adat dan berada di luar areal HGU PT Mamuang. Setelah dua bulan menduduki, pada 27 Februari 2022 PT Mamuang, dengan pengawalan lengkap dari Polsek Pasangkayu, mengisolasi Desa Kabuyu dengan memutus sejumlah akses jalan bagi masyarakat Kaili Tado dengan membuat parit untuk menutup jalan. Mereka juga mengintimidasi masyarakat adat Kaili Tado dengan mengerahkan sejumlah preman.

Penting untuk dicatat bahwa maraknya kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit tidak hanya terjadi di Kabuyu atau dilakukan oleh PT Mamuang. Konflik yang kerap terjadi dan tak terhindari di lingkar perkebunan kelapa sawit tak luput dari kesalahan pemerintah dalam memastikan semua persyaratan terpenuhi. Sebagai contoh, dalam proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit, setiap perusahaan diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan seperti seperti IUP, INLOK (Izin Lokasi), Pembebasan Lahan, dan HGU (Hak Guna Usaha). Namun, dalam setiap tahapan proses perizinan ada persyaratan yang tidak diselesaikan setiap tahapan perizinan sehingga menimbulkan masalah di proses perizinan selanjutnya. Hal ini juga dikarenakan lemahnya prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) persetujuan bebas tanpa paksaan yang diberikan oleh masyarakat terdampak oleh perusahaan kelapa sawit.

Merespon kriminalisasi yang sering dilakukan oleh PT Mamuang, Khairul Syahputra, Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi WALHI Sulawesi Tengah menyatakan,”Hampir setengah abad Grup ASTRA di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat telah melakukan bisnis perkebunan sawit dengan merampas ruang penghidupan rakyat, dan menyebabkan kemiskinan struktural bagi masyarakat di lingkar investasinya. Masifnya konflik lahan antar masyarakat dan ASTRA hari ini merupakan akumulasi dari imbas bisnis yang dimulai dengan perampasan lahan. Kriminalisasi dan intimidasi dijadikan sebagai senjata oleh ASTRA untuk meredam perlawanan masyarakat yang hari ini menuntut kembalinya hak mereka.” Jelasnya.

“WALHI mendesak ASTRA untuk mengembalikan tanah masyarakat yang telah dirampas dan menghentikan segala upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga. WALHI juga mendesak pemerintah untuk melakukan rekonstruksi dan audit kembali seluruh perolehan izin lahan milik ASTRA di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.” Tambah Khairul.

 

(Red.sus,jw001)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.